Vietnam secara resmi meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa pada hari Senin, media lokal melaporkan.

Perjanjian tersebut, yang diharapkan mulai berlaku pada bulan Juli, akan memotong atau menghilangkan 99 persen biaya impor dan ekspor barang.

perdagangan antara kedua belah pihak, membantu ekspor Vietnam ke pasar UE dan meningkatkan perekonomian negara.

Perjanjian tersebut terutama mencakup aspek-aspek berikut: perdagangan barang; Jasa, liberalisasi investasi dan e-commerce;

Pengadaan pemerintah; Hak kekayaan intelektual.

Bidang lainnya mencakup aturan asal barang, fasilitas bea cukai dan perdagangan, tindakan sanitasi dan fitosanitasi, serta hambatan teknis dalam perdagangan

pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan peningkatan kapasitas, serta sistem hukum. Bagian penting tersebut adalah:

1. Penghapusan hambatan tarif yang hampir menyeluruh: Setelah berlakunya FTA, UE akan segera membatalkan tarif impor sekitar 85,6% barang Vietnam, dan Vietnam akan membatalkan tarif 48,5% ekspor UE. Tarif ekspor dua arah kedua negara akan dibatalkan masing-masing dalam waktu 7 tahun dan 10 tahun.

2. Mengurangi hambatan non-tarif: Vietnam akan lebih menyesuaikan diri dengan standar internasional untuk kendaraan bermotor dan obat-obatan. Dengan demikian, produk-produk Uni Eropa tidak memerlukan prosedur pengujian dan sertifikasi tambahan di Vietnam. Vietnam juga akan menyederhanakan dan menstandardisasi prosedur bea cukai.

3. Akses Uni Eropa terhadap pengadaan publik di Vietnam: Perusahaan-perusahaan Uni Eropa akan mampu bersaing untuk mendapatkan kontrak pemerintah Vietnam dan sebaliknya.

4. Meningkatkan akses terhadap pasar jasa Vietnam: FTA akan memudahkan perusahaan-perusahaan UE untuk beroperasi di sektor pos, perbankan, asuransi, lingkungan hidup dan sektor jasa lainnya di Vietnam.

5. Akses dan perlindungan investasi: Sektor-sektor manufaktur Vietnam seperti makanan, ban dan bahan bangunan akan terbuka bagi investasi UE. Perjanjian tersebut membentuk pengadilan investor-nasional untuk menyelesaikan perselisihan antara investor UE dan otoritas Vietnam, dan sebaliknya.

6. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan: Perjanjian perdagangan bebas mencakup komitmen untuk menerapkan standar inti Organisasi Perburuhan Internasional (misalnya, mengenai kebebasan untuk bergabung dengan serikat pekerja independen, karena saat ini tidak ada serikat pekerja independen di Vietnam) dan konvensi PBB ( misalnya, mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pemberantasan perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati).

Pada saat yang sama, Vietnam juga akan menjadi perjanjian perdagangan bebas pertama UE di antara negara-negara berkembang, dan meletakkan dasar bagi perdagangan impor dan ekspor negara-negara Asia Tenggara.